Lombok Tengah, trendingjateng.id – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Muh Haris, menegaskan bahwa pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika harus berpihak pada masyarakat lokal. Dalam kunjungan kerja BAM ke Mandalika di Kampung Nelayan, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Senin (5/5), ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari kemegahan infrastruktur, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga setempat, termasuk nelayan dan pemilik lahan terdampak.
Haris menyampaikan keprihatinannya atas sejumlah persoalan sosial yang masih belum terselesaikan, terutama terkait sengketa lahan. “Pembangunan yang berkelanjutan tidak boleh mengesampingkan prinsip keadilan. Negara wajib hadir dan memastikan penyelesaian yang adil bagi masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak negatif alih fungsi kawasan pesisir terhadap kehidupan nelayan tradisional. Banyak dari mereka kini kesulitan mengakses laut yang menjadi sumber utama mata pencaharian. “Konsep pariwisata berkelanjutan harusnya menjamin keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, bukan malah menggusur mereka,” tegas Haris.
Terkait ketenagakerjaan, Haris menilai pelibatan warga lokal dalam proses pembangunan dan operasional KEK Mandalika sangat penting. “Peluang kerja harus diberikan secara prioritas kepada masyarakat setempat. Mereka adalah pemilik tanah ini, dan sudah seharusnya dilibatkan dalam kemajuan daerahnya sendiri,” tambahnya.
Ia juga mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk memperluas akses pelatihan, pendidikan vokasi, dan sertifikasi keterampilan bagi warga lokal, agar mereka mampu bersaing di sektor pariwisata dan industri kreatif yang tengah berkembang.
Kunjungan BAM DPR RI ini merupakan bagian dari rangkaian pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan proyek strategis nasional. Muh Haris berharap pengelolaan KEK Mandalika dapat menjadi model pembangunan yang inklusif, adil, dan berpijak pada kepentingan masyarakat lokal.
