Jakarta, trendingjateng.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Muh Haris, menekankan urgensi transformasi di sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan keberlanjutan energi di Indonesia. Dalam diskusi kelompok terarah (FGD) bersama PT PLN (Persero), Muh Haris menyoroti pentingnya peralihan dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) guna mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2060.
“PLN memegang peran kunci dalam mendukung transisi energi nasional. Dengan kapasitas pembangkit listrik sebesar 101 GW, PLN menyuplai 75% kebutuhan listrik nasional. Namun, saat ini proporsi EBT dalam bauran energi baru mencapai 13,4%, sehingga diperlukan upaya lebih keras untuk meningkatkan penggunaan energi hijau,” ujar Muh Haris.
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang harus sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Muh Haris juga mendorong percepatan penyusunan RUPTL 2025-2034 untuk memberikan kepastian hukum dan menarik investasi di sektor ketenagalistrikan.
“Transisi energi adalah investasi jangka panjang yang memerlukan kepastian regulasi serta dukungan kebijakan. DPR berkomitmen untuk mengawal proses ini agar peta jalan menuju bauran EBT 70% pada 2060 bisa tercapai,” tambahnya.
Ia juga menekankan perlunya investasi besar di sektor energi bersih, dengan kebutuhan dana sekitar USD 30 miliar atau setara Rp 490 triliun per tahun. Muh Haris meminta PLN untuk memaparkan skema investasi yang akan diterapkan demi mencapai target tersebut.
Muh Haris menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPR akan terus memantau proses transformasi energi ini agar berjalan sesuai dengan target nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
